Dirjen Perbendaharaan: Informasi Terkini Bantuan Sosial Terkait COVID-19

Guna Mengurangi Dampak Ekonomi Atas Covid-19 Terhadap Masyarakat, Kemenkeu Telah Memberikan Alokasi Tambahan Anggaran untuk Bansos
Dirjen Perbendaharaan: Informasi Terkini Bantuan Sosial Terkait COVID-19
Ilustrasi Kantor Kemenkeu, Jakarta/ Kemenkeu

Jakarta, Nusantaratv.com - Untuk mengurangi dampak ekonomi atas Covid-19 terhadap masyarakat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan alokasi tambahan anggaran untuk berbagai Bantuan Sosial

Beberapa yang dibahas oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Andin Hadiyanto adalah mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Prakerja dan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran naik menjadi Rp 37,4 triliun dari sebelumnya Rp 29,13 triliun. Target penerimanya juga naik Rp 800 ribu, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10jt KPM.

"Untuk anggaran PKH totalnya naik menjadi Rp 37,4 triliun dari sebelumnya Rp 29,13 triliun. Di samping itu target penerimanya juga naik 800 ribu, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM," ungkap Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto pada Rabu (8/4/2020).

Pada dialog yang bertemakan 'Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19', Andin juga menambahkan bahwa per indeks penerima bantuan juga mendapat kenaikan. Ibu hamil dan anak usia dini dari Rp3 juta/bulan akan mendapat kenaikan Rp 750 ribu menjadi Rp 3,75 juta/bulan.

Baca Juga: Dana Desa Anggarkan Bansos untuk 5,8 Juta Kepala Keluarga

Sedangkan untuk siswa SD dari Rp 900 ribu naik menjadi Rp 1,25 juta/bulan, siswa SMP dari Rp 1,5 juta naik ke Rp 1,875 juta/bulan, siswa SMA dari Rp 2 juta naik ke Rp 2,5 juta/bulan, serta disabilitas dana lansia yang akan mendapat kenaikan sebesar Rp 600 ribu, yang awalnya mendapat Rp 2,4 juta/bulan akan naik menjadi Rp 3 juta/bulan.

Untuk program Kartu Pra Kerja, dulu hanya diberikan pelatihan untuk pekerja sekarang digabungkan dengan social safety net. Target bantuan ini ditujukan seperti pengemudi ojek online (ojol) yang tadinya mendapat penghasilan harian namun terhenti ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan skillnya. 

Selain mendapat pelatihan juga akan mendapatkan insentif sebesar Rp600rb selama 4 bulan. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat mengisi survey setiap bulan selama tiga bulan yang juga akan diberikan insentif 50 ribu/survey. 

Survey ini penting dilakukan agar pemerintah dapat menerima feedback dari pelaksanaan pelatihan karena pelatihan ini sifatnya tidak hanya untuk jangka pendek tetapi jangka menengah, jelas Andin.

Terakhir insentif untuk UMKM, pemerintah memberikan bantuan penundaan pokok dan bunga selama 6 bulan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Tidak hanya itu, untuk calon debitur juga akan diberikan relaksasi administrasi.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0